Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia : Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract

Penelitian ini menganalisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons proaktif terhadap krisis iklim. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis konten terhadap teks fatwa, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek perlindungan (ḥifẓ) yang terkandung di dalamnya dan kontribusinya terhadap konstruksi eco-fiqh di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa ini secara fundamental selaras dengan tujuan pokok syariah klasik. Fatwa ini secara eksplisit melindungi ḥifẓ al-nafs dari ancaman bencana hidrometeorologi, ḥifẓ al-māl dari kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan, dan ḥifẓ al-nasl melalui jaminan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Secara signifikan, fatwa ini melegitimasi ḥifẓ al-bī'ah (perlindungan lingkungan) sebagai maqṣad keenam, menandai evolusi proaktif dalam hukum Islam kontemporer. Fatwa ini juga berkontribusi pada konstruksi eco-fiqh melalui pendekatan holistik, integrasi konsep ilmiah, dan metodologi multidisipliner. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa tersebut merupakan langkah strategis dan progresif dalam merespons krisis iklim dari perspektif syariah.

This research analyzes MUI Fatwa No. 86 of 2023 on the Law of Global Climate Change Control within the framework of Maqāṣid al-Syarī'ah. This fatwa was issued as a proactive response to the climate crisis. Using a qualitative-descriptive method with content analysis of the fatwa text, this study aims to identify the aspects of protection (ḥifẓ) it contains and its contribution to the construction of eco-fiqh in Indonesia. The results show that this fatwa is fundamentally aligned with the core objectives of classical Islamic law. It explicitly protects ḥifẓ al-nafs (protection of life) from the threat of hydrometeorological disasters, ḥifẓ al-māl (protection of wealth) from economic losses due to environmental damage, and ḥifẓ al-nasl (protection of progeny) by ensuring sustainability for future generations. Significantly, the fatwa legitimizes ḥifẓ al-bī'ah (protection of the environment) as a sixth maqṣad, marking a proactive evolution in contemporary Islamic jurisprudence. This fatwa also contributes to the construction of eco-fiqh through a holistic approach, the integration of scientific concepts, and a multidisciplinary methodology. Thus, this study concludes that the fatwa represents a strategic and progressive step in responding to the climate crisis from a sharia perspective.