Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Jurnal Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia
Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia
Daftar Isi Prosiding Jurnal LPLHSDA MUI : Ekoteologi Islam dalam Praktik Kajian Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Sikap Masyarakat Ekoteologi Islam: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 ke dalam Pola Hidup Berkelanjutan Beyond Grazing into Zero Waste: How MUI’s Fatwa is Turning Buffalo Farmers into Climate Heroes Implementasi Bela Negara Melalui Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim Ekoteologi Pesantren: Sinergi Fatwa MUI No. 86/2023 dan Kepemimpinan Kiai dalam Membangun Perilaku Ekologis Santri Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Merespons Tantangan Perubahan Iklim Global: Analisis Maqāṣid al-Sharī‘ah dan Difusi Inovasi Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim: Studi Kasus Penguatan Etika Lingkungan pada Komunitas Muslim di Indonesia Mengkaji Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Perubahan Iklim (Climate Change) dalam Maqashid As-Syari’ah Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam Pengendalian Perubahan Iklim: Studi Kasus Perlawanan Masyarakat Kelurahan Kedungpani Mijen terhadap PT. Hebel Semarang Religiusitas Hijau: Dampak Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 terhadap Transformasi Perilaku Masyarakat dalam Menghadapi Krisis Iklim Perilaku Masyarakat dalam Mengendalikan Perubahan Iklim melalui Zero Waste Management Berbasis Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah Perubahan Iklim Global dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023: Diseminasi dan Implementasi Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Lingkungan Sehat: Studi Pada Pengendalian Perubahan Iklim dan Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Berbasis Nilai Keagamaan Filantropi Pendidikan sebagai Strategi Implementasi Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Membangun Perilaku Masyarakat Pro-Lingkungan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Perilaku Ekologis Umat Islam Hak Allah dan Hak Hamba dalam Pemikiran Madzhab Hanafi sebagai Basis Rekonstruksi Supremasi Negara atas Sumber Daya Alam (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023) Ekoteologi Islam dalam Praktik Kajian Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Sikap Masyarakat Peran Pemerintah dan Ulama dalam Sinergi Penanganan Perubahan Iklim: Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Regulasi Lingkungan Indonesia Respon Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Resmi di Indonesia Terhadap Isu Lingkungkan
Copyright (c) 2025 Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Ekoteologi Islam: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 ke dalam Pola Hidup Berkelanjutan
Perubahan iklim global merupakan tantangan serius yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem bumi. Dalam Islam, menjaga lingkungan dipandang sebagai amanah Allah SWT yang erat kaitannya dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tulisan ini bertujuan menguraikan integrasi nilai-nilai ekoteologi Islam yang tercermin dalam Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 ke dalam pola hidup berkelanjutan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-filosofis serta sifat deskriptif-analitis. Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur’an, hadis, dan Fatwa MUI, sementara sumber sekundernya berupa kitab klasik, buku, dan artikel akademik. Analisis dilakukan melalui content analysis dengan menghubungkan literatur klasik, fatwa kontemporer, dan kajian modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86/2023 tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga menegaskan dimensi etis, spiritual, dan sosial dalam menjaga lingkungan. Implementasinya meliputi moderasi konsumsi, penguatan ekonomi hijau, partisipasi sosial dalam gerakan lingkungan, serta pemaknaan spiritual kepedulian ekologis sebagai ibadah. Integrasi ini menegaskan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-bī’ah, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi upaya mitigasi perubahan iklim secara holistik. Global climate change poses a serious threat to the sustainability of human life and the earth’s ecosystems. In Islam, environmental stewardship is understood as a divine trust inseparable from humanity’s role as khalīfah (vicegerent) on earth. This study aims to elaborate the integration of Islamic ecotheological values embodied in MUI Fatwa No. 86 of 2023 into sustainable lifestyle practices. The research employs a library-based qualitative design using a normative-philosophical approach with a descriptive-analytical character. Primary sources consist of the Qur’an, Hadith, and the MUI Fatwa, while secondary sources include classical texts, scholarly books, and academic articles. Data were examined through content analysis, connecting classical literature, contemporary fatwas, and modern scholarship. The findings reveal that Fatwa No. 86/2023 not only provides legal legitimacy but also emphasizes ethical, spiritual, and social dimensions of environmental protection. Its implementation includes moderation in consumption, promotion of green economic practices, social participation in environmental movements, and framing ecological awareness as worship. This integration reaffirms the maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the principle of ḥifẓ al-bī’ah (environmental preservation), while offering both theoretical and practical contributions to holistic climate change mitigation.
Ekoteologi Islam, Fatwa MUI, Pola Hidup Berkelanjutan.
Islamic ecotheology, MUI Fatwa, sustainable lifestyle
Beyond Grazing into Zero Waste: How MUI’s Fatwa is Turning Buffalo Farmers into Climate Heroes
Penelitian ini menganalisis relevansi Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim dengan praktik peternakan kerbau tradisional di Bulak Pepe yang menerapkan sistem Zero Waste (rumput-kotoran-pupuk). Melalui pendekatan kualitatif dan observasi lapangan, penelitian mengungkap dua temuan utama. Pertama, model peternakan kerbau telah memenuhi prinsip fiqih lingkungan dalam Islam, khususnya konsep laḍarar wa laḍirār yang digerakkan oleh para penggembala kerbau. Kedua, sistem peternakan kerbau tradisional mampu menghadapi ancaman alih fungsi lahan dan emisi metana serta mampu menekan ketergantungan terhadap konsumsi pupuk kimia. This study analyzes the relevance of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa No. 86 Tahun 2023 concerning the law on climate change control to traditional buffalo farming practices in Bulak Pepe, which implements a zero-waste system (grass-manure-fertilizer). Through a qualitative approach and field observations, the study reveal two main findings. First, the buffalo farming model complies with the principles of Islamic environmental jurisprudence, particularly the concept of laḍarar wa laḍirār (green waste) driven by buffalo herders. Second, the traditional buffalo farming system is able to address the threats of land conversion and methane emissions and reduces dependence on chemical fertilizer consumption.
Fatwa MUI, perubahan iklim, peternakan kerbau, dusun Bulak Pepe
MUI Fatwa, climate change, buffalo farming, Bulak Pepe hamlet
Implementasi Bela Negara Melalui Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi bela negara melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim dengan merujuk pada konsep bela negara dan pandangan ulama klasik, seperti Al-Māwardī, Al-Ghazali, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Fatwa MUI menegaskan kewajiban setiap muslim untuk berkontribusi aktif dalam pengendalian perubahan iklim. (2) Fatwa MUI sejalan dengan pandangan ulama klasik yang menekankan tanggung jawab negara dan masyarakat keadilan dan keseimbangan dalam mengelola sumber daya. (3) Implementasi fatwa MUI merepresentasikan integrasi antara nilai agama dan kebangsaan dalam upaya bela negara. Kesimpulan penelitian ini adalah pengendalian perubahan iklim membutuhkan sinergitas dan kontribusi aktif nilai keagamaan dan kebangsaan, serta tanggung jawab kolektif warga negara untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan generasi mendatang. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai keagamaan dalam Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 disinergiskan dengan pembelajaran dan pelatihan bela negara yang melibatkan masyakat Indonesia. The purpose of this study is to analyze the implementation of national defense through the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 86 of 2023 concerning Climate Change Control by referring to the concept of national defense and the views of classical scholars, such as Al-Māwardī, Al-Ghazali, and Ibn Qayyim al-Jauziyyah. The study used a qualitative method with a literature study approach. The results show that (1) the MUI Fatwa emphasizes the obligation of every Muslim to actively contribute to climate change control. (2) The MUI Fatwa is in line with the views of classical scholars who emphasize the responsibility of the state and society for justice and balance in managing resources. (3) The implementation of the MUI Fatwa represents the integration of religious and national values ​​in national defense efforts. The conclusion of this study is that climate change control requires synergy and active contributions of religious and national values, as well as the collective responsibility of citizens to maintain the survival of the nation and future generations. This study recommends that the religious values ​​in MUI Fatwa Number 86 of 2023 be synergized with national defense learning and training involving the Indonesian community.
National defense, MUI fatwa, climate change, classical scholars, environment
Bela negara, Fatwa MUI, perubahan iklim, ulama klasik, lingkungan
Perubahan Iklim Global dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023: Diseminasi dan Implementasi
Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan respons komprehensif, termasuk dari perspektif agama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global memberikan landasan normatif bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melarang tindakan yang memperparah krisis iklim dan merekomendasikan langkah-langkah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan substansi fatwa, menganalisis relevansinya dengan sains iklim dan kebijakan nasional, serta merumuskan strategi diseminasi dan implementasi yang valid dan terukur. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis isi terhadap fatwa, dokumen kebijakan dan data ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 86 tahun 2023 sejalan dengan temuan ilmiah dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kebijakan nasional Enhanced nationally determined contribution (Enhanced NDC), dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Fatwa ini dapat menjadi instrumen moral dan sosial yang memperkuat aksi iklim jika disertai strategi diseminasi multikanal dan implementasi berbasis indikator. Climate change is a global challenge that requires a comprehensive response, including from a religious perspective. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 86 of 2023 concerning the law on global climate change control provides a normative basis for climate change mitigation and adaptation, prohibits actions that exacerbate the climate crisis, and recommends strategic steps for all stakeholders. This study aims to explain the fatwa's substance, analyze its relevance to climate science and national policy, and formulate a valid and measurable dissemination and implementation strategy. The method used is a literature study with content analysis of the fatwa, policy documents, and the latest scientific data. The results show that MUI Fatwa Number 86 of 2023 aligns with scientific findings from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG), the national Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) policy, and Presidential Regulation Number 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Economic Values. This fatwa can serve as a moral and social instrument that strengthens climate action if accompanied by a multi-channel dissemination strategy and indicator-based implementation.
perubahan iklim, fatwa MUI, mitigasi, adaptasi, diseminasi.
climate change, MUI fatwa, mitigation, adaptation, dissemination.
Ekoteologi Pesantren: Sinergi Fatwa MUI No. 86/2023 dan Kepemimpinan Kiai dalam Membangun Perilaku Ekologis Santri
Perubahan iklim global merupakan tantangan multidimensi yang menuntut kolaborasi antara kebijakan publik, norma sosial, dan nilai keagamaan. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengendalian perubahan iklim hadir sebagai pijakan syar’i untuk mendorong perilaku ramah lingkungan. Dalam konteks pesantren, fatwa ini berpotensi membentuk kesadaran ekologis melalui integrasi ajaran fiqh bi’ah dan kepemimpinan kiai. Penelitian ini menganalisis peran fatwa sebagai norma sosial serta kontribusi kepemimpinan kiai dalam membangun perilaku ekologis santri. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hermeneutik dan fenomenologi, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa penerapan fatwa memperkuat empat dimensi Ecological Behavior Theory (EBT): personal sphere (tanggung jawab moral), social sphere (norma kolektif), behavioral sphere (kebiasaan ekologis melalui teladan), dan leadership sphere (kepemimpinan karismatik kiai). Kiai menjadi penghubung antara nilai normatif dan praktik ekologis, sehingga perilaku ramah lingkungan diposisikan sebagai bagian dari ibadah. Integrasi ini menghasilkan model ekoteologi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan menawarkan strategi mitigasi perubahan iklim berbasis agama. Global climate change is a multidimensional challenge that demands collaboration among public policy, social norms, and religious values. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 on climate change mitigation serves as a shar‘i foundation to promote environmentally friendly behavior. Within the pesantren context, this fatwa has the potential to foster ecological awareness through the integration of fiqh bi’ah principles and kyai leadership. This study examines the fatwa’s role as a social norm and the contribution of kyai leadership in shaping students’ ecological behavior. Employing a qualitative approach with hermeneutic and phenomenological frameworks, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and analyzed using Miles and Huberman’s interactive model. The findings reveal that fatwa implementation strengthens four dimensions of the Ecological Behavior Theory (EBT): personal sphere (moral responsibility), social sphere (collective norms), behavioral sphere (ecological habits through role modeling), and leadership sphere (charismatic kyai leadership). The kyai acts as a bridge between normative values and ecological practice, positioning environmental stewardship as part of religious devotion. This integration produces an effective eco-theological model for enhancing ecological awareness and offers faith-based strategies for climate change mitigation.
Pesantren Eco-Theology, MUI Fatwa No. 86/2023, Ecological Behavior
Ekoteologi Pesantren, Fatwa MUI No. 86/2023, Perilaku Ekologis
Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Merespons Tantangan Perubahan Iklim Global: Analisis Maqāṣid al-Sharī‘ah dan Difusi Inovasi
This paper aims to analyze the fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 86 of 2023 concerning the Law on Global Climate Change Control through the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, and evaluate the process of innovation diffusion. The analysis is conducted using the conceptual framework of maqāṣid al-sharī‘ah to assess the objectives of sharia contained in the fatwa, and the theory of innovation diffusion to understand the characteristics of innovation, communication channels, and its adoption in society. This paper is a qualitative research with document analysis of the fatwa text, sharia arguments, and related literature. The results show that the MUI fatwa places the issue of climate change at a fundamental level (al-ḍarūriyyāh) due to the need to protect life, descendants, property, intellect, and religion. The determination of the obligation to protect the environment and the prohibition of its destruction is in line with the principle of “dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alá jalb al-maṣāliḥ” and is supported by theological legitimacy and is compatible with national environmental policy. From an innovation diffusion perspective, this fatwa has relative advantages, visible results, and high compatibility with ulama, Islamic community organizations, and educational institutions as the primary drivers. This paper reveals that the fatwa is a normative innovation that combines Islamic legal foundations and social strategies to encourage ecological behavior. The research’s main argument asserts that its effectiveness depends on the internalization of maqāṣid values, policy support, and consistent enforcement mechanisms. This study recommends strengthening interdisciplinary research that integrates maqāṣid al-sharī‘ah with socio-ecological theories, as well as the need for longitudinal evaluations of the fatwa’s adoption across different segments of society. Practically, the implementation of this fatwa can be reinforced through consistent public policies, the integration of environmental issues into Islamic education curricula, the application of sustainable business principles by the private sector, and community movements grounded in ecotheology. Thus, the MUI fatwa serves not only as a normative instrument but also as an effective operational strategy for mainstreaming ecological behavior in Indonesia.
MUI Fatwa, maqāṣid al-sharī‘ah, climate change, innovation diffusion.
Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim: Studi Kasus Penguatan Etika Lingkungan pada Komunitas Muslim di Indonesia
The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 concerning Climate Change serves as a moral and legal guideline for Muslims in responding to the global environmental crisis. This fatwa emphasizes the obligation to preserve nature as part of the mandate of the caliph on earth, while simultaneously rejecting behavior that damages the environment and exacerbates global warming. This study aims to analyze the implementation of this fatwa through a case study of a Muslim community in Indonesia active in the environmental ethics movement. The research method used a qualitative approach with in-depth interviews, participant observation, and document review. The results show that this fatwa encourages behavioral transformation, ranging from reducing the use of single-use plastics, mosque-based waste management, to energy and water conservation campaigns. This implementation is influenced by factors such as religious understanding, support from religious leaders, and the availability of supporting facilities. However, challenges remain, such as low environmental literacy among some communities and limited funding for sustainable programs. This study recommends synergy between the MUI, the government, educational institutions, and Muslim communities to strengthen the internalization of sharia values in environmental management, so that the fatwa is not merely normative, but becomes a practical guide that contributes to real climate change mitigation.
MUI Fatwa No. 86 of 2023, climate change, environmental ethics, Muslim community
Mengkaji Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Perubahan Iklim (Climate Change) dalam Maqashid As-Syari’ah
Dewasa ini umat Islam menghadapi bencana perubahan iklim global, di mana bukan lagi sebagai sebuah ancaman bagi bumi, tetapi telah menjadi kenyataan, yang pengendaliannya memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif tiap individu masyarakat bumi. Perubahan iklim yang terjadi dalam skala nasional saat ini maupun global menyisakan dampak negatif bagi kehidupan penduduk bumi. Salah satu sebab terjadinya krisis lingkungan adalah sikap manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi khalifah di muka bumi (khalifatullah fil ardhi) mengemban amanah dan bertanggungjawab untuk memelihara dan memakmurkan bumi dengan segala isinya sebagai refleksi dari wajah Islam yang senyum (smiling Islam) dan mengekspresikan Islam rahmatan lil ‘alamin. Setiap insan sebagai duta Tuhan di bumi jangan sampai bersikap sewenang-wenang dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam (destruktif dan eksploitatif). Setiap kita wajib melakukan mitigasi, mendatangkan nilai-nilai baik/positif (jalbul mashaalih) dan adaptasi terhadap perubahan iklim supaya tidak menimbulkan kerusakan (mafsadat) dan bahaya (mudharat) yang lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan/pedoman (guidance) bagi umat Islam dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. MUI sebagai badan otoritas keagaaman telah berkontribusi dalam mengatasi krisis lingkungan dan perubahan iklim. Fatwa-fatwa ekologis yang diterbitkan MUI terutama Fatwa MUI Nomor 86 tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global diharapkan mampu dan berdampak mengubah sikap dan perilaku umat muslim menjadi lebih awareness/sadar lingkungan (eco-literacy).
Perubahan Iklim Global, Fatwa MUI, Kebijakan Pemerintah, Fikih Lingkungan
Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam Pengendalian Perubahan Iklim: Studi Kasus Perlawanan Masyarakat Kelurahan Kedungpani Mijen terhadap PT. Hebel Semarang
Artikel ini membahas implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 yang mengatur hukum pengendalian perubahan iklim global, dengan fokus pada kontribusi berbagai pihak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fatwa tersebut menggarisbawahi bahwa semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, memiliki peran penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk menganalisis perlawanan masyarakat di Kelurahan Kedungpani Mijen, Semarang, khususnya di wilayah RT 04, 05, dan 06 RW 05, terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT Hebel (Nama PT bukan nama sebenaranya, disamarkan dalam rangka pemenuhan salah satu etika dalam penulisan karya ilmiah). Kasus ini menunjukkan dampak negatif pencemaran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Upaya perlawanan masyarakat dalam menghadapi pencemaran ini mencerminkan implementasi dari prinsip-prinsip dalam Fatwa MUI No. 86, yang mendorong keterlibatan aktif Masyarakat, tokoh Agama, dan pemangku kebijakan dalam pengendalian lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim. Hasil riset menunjukkan pertama; adanya fakta terkait pelanggaran pencemaran lingkungan oleh PT Hebel, kedua; adanya langkah-langkah masyarakat, dengan dukungan dari ulama dan tokoh lokal terhadap upaya untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat melalui berbagai aksi protes dan advokasi hukum. Artikel ini memberikan wawasan tentang relevansi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam praktik di tingkat masyarakat, serta pentingnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim global.
Fatwa MUI 86/2023, Perubahan Iklim, Pencemaran Lingkungan, Perlawanan Masyarakat
Religiusitas Hijau: Dampak Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 terhadap Transformasi Perilaku Masyarakat dalam Menghadapi Krisis Iklim
Krisis iklim global menuntut respons dari berbagai perspektif, termasuk keagamaan. Di Indonesia, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 hadir sebagai jawaban teologis dan etis dari komunitas Muslim terbesar di dunia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah literatur klasik (kitab kuning) diantaranya Imam Ghazali tentang akhlak ekologisnya, Ibn Taimiyyah dengan konsep maslahan dan mafsadahnya, dan Imam Suyuthi dengan kaidah fikihnya, serta literarur kontemporer yang membahas seputar etika lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga mengamati penerapan fatwa ini di sejumlah wilayah, diantaranya Jakarta, Bandung, hingga Kalimatan yang mulai diimplementasika dalam bentuk program penghijauan, pengelolaan sampah, serta edukasi energi terbarukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya memberikan legitimasi teologis dalam menghadapi krisis iklim, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang mendorong perubahan perilaku masyarakat. Integrasi nilai agama dengan aksi ekologis menegaskan bahwa islam memandang pemeliharaan alam sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, fatwa ini berpotensi memperkuat gerakan lingkungan hidup di Indonesia sekaligus memperkaya ekoteologi islam dalam konteks kontemporer.
Fatwa MUI, perubahan iklim, etika lingkungan, ekoteologi, perilaku masyarakat
Ekoteologi Islam dalam Praktik Kajian Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Sikap Masyarakat
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa segala bentuk perusakan lingkungan yang memperburuk krisis iklim termasuk perbuatan haram, sekaligus mewajibkan upaya mitigasi, adaptasi, dan perubahan perilaku kolektif. Artikel ini membahas strategi penyebaran serta model implementasi yang berlandaskan lembaga keagamaan, pendidikan, dan komunitas guna mendorong lahirnya sikap dan perilaku pro-lingkungan. Melalui kajian pustaka dan analisis kebijakan, penelitian ini menyusun matriks peran aktor, indikator perilaku ramah lingkungan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang sejalan dengan maqaṣid al-syara‘ah (ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-bi’ah). Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi fatwa dalam kurikulum pesantren, khutbah dan majelis taklim, program masjid hijau, serta kampanye digital berbasis komunitas berkontribusi pada peningkatan literasi iklim, niat berperilaku ramah lingkungan, dan keterlibatan dalam advokasi kebijakan. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi pengarusutamaan fatwa ke dalam regulasi daerah, pemberian insentif bagi perilaku rendah karbon, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Fatwa MUI 86/2023, perilaku ramah lingkungan, diseminasi, perubahan iklim, maqaṣid al-syari‘ah.
Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global merupakan respons otoritatif keagamaan pertama di dunia yang menetapkan perlindungan lingkungan sebagai kewajiban syar’i. Penelitian ini menganalisis peran fatwa tersebut dalam mewujudkan kemakmuran ekologis bangsa melalui lensa maqāṣid al-syarī’ah (tujuan hukum Islam). Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis teks fatwa, dalil naqli, dan pandangan ulama klasik-kontemporer, kajian ini mengungkap bahwa fatwa merekonstruksi konsep kemakmuran (prosperity) tidak sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan keseimbangan ekosistem sebagai prasyarat tercapainya lima maqāṣid inti (ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-māl). Temuan kunci menunjukkan bahwa pelarangan deforestasi dan emisi tinggi (Pasal 2 Fatwa) merupakan aktualisasi ḥifẓ al-bi’ah (proteksi lingkungan) sebagai dimensi keenam maqāṣid, guna mencegah ancaman terhadap ketahanan pangan (ḥifẓ al-nafs) dan disrupsi ekonomi (ḥifẓ al-māl). Prinsip dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan didahulukan atas menarik manfaat) menjadi dasar penetapan hukum ḥarām atas aktivitas perusak iklim. Implikasinya, fatwa ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan nasional, tetapi juga membuka ruang fiqh ekologis (fiqh al-bi’ah) sebagai kerangka etika pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Fatwa MUI; Maqāṣid al-Syarī’ah; Kemakmuran Ekologis; Perubahan Iklim; Fiqh Lingkungan.
Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Lingkungan Sehat: Studi Pada Pengendalian Perubahan Iklim dan Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Berbasis Nilai Keagamaan
Perubahan iklim global dan permasalahan kesehatan akibat paparan asap rokok merupakan dua tantangan serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan, khususnya melalui Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim serta mendukung pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) dengan memanfaatkan sumber primer (Al-Qur’an, hadis, tafsir klasik) serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai keagamaan mampu memperkuat regulasi formal, membentuk norma sosial baru, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Studi kasus di pesantren (Syafitri et al., 2021) dan kampus Muhammadiyah (Nur Aini et al., 2024) membuktikan efektivitas pendekatan komunitas dalam mendorong kesadaran ekologis dan keberlanjutan program. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada diskursus akademik mengenai etika lingkungan berbasis agama, tetapi juga memberi arah praktis bagi kebijakan publik, pendidikan, dan dakwah lingkungan. Global climate change and health problems caused by tobacco smoke exposure are two major challenges threatening environmental sustainability and human well-being. This study aims to examine how religious values, particularly through the MUI Fatwa No. 86/2023, can drive behavioral change in climate change control and support the development of smoke-free areas. The research method employed is a literature review, utilizing primary sources (Qur’an, Hadith, classical tafsir) and secondary sources such as books, journals, and policy reports. The findings indicate that the integration of religious values strengthens formal regulations, builds new social norms, and increases community participation. Case studies in Islamic boarding schools (Syafitri et al., 2021) and Muhammadiyah campuses (Nur Aini et al., 2024) demonstrate the effectiveness of community-based approaches in fostering ecological awareness and program sustainability. The implications of this research contribute not only to academic discourse on religion-based environmental ethics but also provide practical directions for public policy, education, and environmental da’wah.
perubahan perilaku, perubahan iklim, Kawasan Tanpa Rokok, nilai keagamaan
behavior change, climate change, smoke-free area, religious values
Urgensi Pelaksanaan Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 Dalam Menyikapi Perubahan Iklim (Penelitian pada Pantai Pulau Datok Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat)
Dilatarbelakangi kondisi meluasnya abrasi di pantai laut Pasir Masenik dan Pantai Pulau Datok kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, sehingga dampaknya berpengaruh terhadap peningkatan perubahan iklim, yang bertahap menjadi ekstrim dialami oleh seluruh mahluk hidup di lingkungan sekitar, dan jika terus dibiarkan akan berkontribusi semakin besar memunculkan berbagai macam kondisi buruk terhadap iklim diseluruh bagian Bumi. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menggali akar permasalahan dan mencari solusi dari dampak yang ditimbulkan. Metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diambil dari hasil observasi, berbagai sumber wawancara dari dinas lingkungan, tokoh masyarakat, warga sekitar, dan kajian literatur yang relevan. Pembahasan dan hasil yang diperoleh dari wawancara dan kajian literatur, terungkap bahwa kondisi semakin meluasnya abrasi di Pantai laut Pasir Masenik dan Pantai Pulau Datok disebabkan oleh semakin menurunnya kuantitas pohon-pohon mangrove yang menjadi penguat tanah dan penahan air laut. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, dinas yang terkait dengan masyarakat setempat, sehingganya kondisi abrasi pantai yang terus meluas tidak mendapat perhatian dan terabai sudah sangat lama, selain itu pohon-pohon mangrove yang diambil secara illegal dan legal untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya untuk kebutuhan pemukiman yang digunakan untuk fondasi-fondasi rumah, diambil tanpa perencanaan dan perhitungan untuk dilakukan penanaman kembali. Solusi yang ditawarkan adalah membuat aturan yang harus disepakati dan diterapkan bersama secara permanen dan berkelanjutan antara pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan warga masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan bahwa keberadaan adanya pulau bergantung dari tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat, dinas terkait dan seluruh masyarakat penghuni pulau itu sendiri.
fatwa MUI No 86 Tahun 2023, perubahan iklim, Pantai pulau Datok Kabupaten Kayong Utara
Integrasi Fatwa MUI No. 86 tahun 2023 dengan Konsep Maqasid Shariah Jasser Auda: Model Wakaf Hutan sebagai Strategi Konservasi dan Mitigasi Pemanasan Global di Indonesia
Pemanasan global dan kerusakan hutan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Laporan IPCC 2023 menegaskan bahwa kehilangan tutupan hutan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon, sementara Indonesia sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas tropis memiliki potensi besar untuk memimpin inisiatif konservasi. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan legitimasi religius terhadap upaya pelestarian alam. Namun, penerapannya masih minim integrasi dengan kerangka konseptual maqasid shariah modern ala Jasser Auda yang bersifat sistemik dan multidimensi. Gap penelitian terletak pada kurangnya model implementasi wakaf hutan yang memadukan aspek hukum Islam, ekoteologi, dan kebijakan mitigasi iklim secara komprehensif ada dua pertanyaan penting pertama Bagaimana integrasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan konsep maqasid shariah Jasser Auda dalam membentuk model wakaf hutan? Dan kedua Bagaimana efektivitas model tersebut sebagai strategi konservasi dan mitigasi pemanasan global di Indonesia? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap fatwa, Analisis dilakukan dengan kerangka maqasid shariah sistemik Jasser Auda yang menitikberatkan pada keterhubungan (interrelatedness) dan keberlanjutan (sustainability).Hasil sementara menunjukkan bahwa integrasi ini akan menggagas model wakaf hutan yang tidak hanya memenuhi prinsip hifz al-bi’ah (perlindungan lingkungan) dalam maqasid shariah, tetapi juga selaras dengan target penurunan emisi nasional. Gagasan ini berpotensi menjadi instrumen kebijakan publik berbasis syariah yang aplikatif dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia
Fatwa MUI No. 86/2023, maqasid shariah, Jasser Auda, wakaf hutan, konservasi, pemanasan global.
Pemanasan Global dalam Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023: Studi Diseminasi dan Implementasi pada Masyarakat Muslim Indonesia
Global warming has become a critical issue, prompting the Indonesian Ulema Council (MUI) to issue Fatwa No. 86 of 2023 as a moral guideline for Muslims in environmental stewardship. This study aims to analyze the dissemination and implementation of the fatwa among Indonesian Muslims using a qualitative approach based on literature and secondary data. Findings reveal that social media is the main dissemination channel, although public understanding remains limited. Implementation is evident in initiatives such as the Ecomasjid movement in Bantul and eco-pesantren programs in several regions. In conclusion, the fatwa has strong potential to foster eco-friendly behavior but requires infrastructure support, simplified education, and cross-sector collaboration. Pemanasan global menjadi isu krusial yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 sebagai pedoman moral umat Islam dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis diseminasi dan implementasi fatwa tersebut di masyarakat Muslim Indonesia melalui studi kualitatif berbasis literatur dan data sekunder. Hasil menunjukkan media sosial efektif sebagai saluran utama penyebaran, meski pemahaman masyarakat masih terbatas. Implementasi tampak pada gerakan Ecomasjid di Bantul dan program eco-pesantren di berbagai wilayah. Kesimpulannya, fatwa ini berpotensi mendorong perilaku ramah lingkungan, namun membutuhkan dukungan infrastruktur, edukasi sederhana, dan kolaborasi lintas pihak.
MUI Fatwa, global warming, ecomasjid, eco-pesantren
Religious Leadership in Environmental Preservation: Dissemination Strategies for Fatwa MUI No. 86/2023
The so-called Fatwa No. 86 of 2023 issued by the Indonesian Ulema Council is a powerful move towards solving the global environmental crisis, especially the current threat of climate change and global warming. It asserts that torment is the stewardship of the environment (amanah), which is a duty of faith. This paper discusses how to spread the fatwa in a way that it will be well understood, adopted and utilized by different communities. The normative-theological approach is based on the primary sources, i.e. the Quran, Hadith and Fatwa No. 86/2023, and the secondary ones, i.e. academic sources and reports on environmental practices by religious people. The results indicate how religious leadership (ulama, ustadz, kyai, and khatib) played the pivotal role of integrating ecological ethics in daily religious practice. The dissemination strategies are mosque-based sermons, study groups, being embedded in Islamic education programs, virtual da'wah, cross-sector engagement with government, nongovernmental organizations and local communities. The case studies of the green retrofit of Istiqlal Mosque, Eco-Pesantren Daarut Tauhiid and waqf-based reforestation works are only a few examples of giving theological direction which may trigger a more practical environmental response. The article concludes that the document of Fatwa No. 86/2023 is not only a statement of theological character, but also a social and educational tool that can influence the ecological consciousness and environmentally responsible behavior on the territory of the Indonesian Muslim community. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 merupakan langkah strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghadapi krisis lingkungan global, khususnya isu perubahan iklim dan pemanasan global. Fatwa ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah ilahi (khilafah fil-ardh) sekaligus kewajiban iman. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah strategi penyebarluasan fatwa tersebut agar dapat dipahami, diterima, dan dipraktikkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan normatif-teologis, penelitian ini mengkaji sumber primer berupa al-Qur’an, hadis, dan Fatwa MUI No. 86/2023, serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan laporan praktik lingkungan berbasis agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan keagamaan (ulama, ustadz, kyai, khatib) memiliki peran sentral dalam membumikan fatwa melalui khotbah Jumat, pengajian, kurikulum hijau di pesantren, dakwah digital, serta kerja sama lintas-sektor dengan pemerintah, LSM, dan komunitas. Contoh praktik di masjid Istiqlal, Eco-Pesantren Daarut Tauhiid, dan program wakaf hutan membuktikan efektivitas integrasi nilai agama dengan aksi lingkungan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa fatwa bukan hanya pernyataan teologis, tetapi dapat menjadi instrumen sosial, pendidikan, dan kebijakan dalam membangun kesadaran ekologis umat.
Fatwa MUI No. 86/2023, religious leadership, environmental preservation, digital da’wah, climate change
Theological and Ethical Dimensions of Global Warming in MUI fatwa No. 86 of 2023
Pemanasan global tidak hanya merupakan persoalan lingkungan, tetapi juga masalah moral dan teologis yang memerlukan respons dari otoritas keagamaan. Artikel ini bertujuan mengkaji dimensi teologis dan etis pemanasan global sebagaimana tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan menelaah teks resmi fatwa, serta memperkuatnya dengan rujukan klasik Islam dan literatur ilmiah kontemporer tentang perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa No. 86/2023 memandang pemanasan global sebagai akibat dari kelalaian manusia dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sehingga termasuk dalam kategori fasad fi al-ardh (kerusakan di bumi) yang dilarang ajaran Islam. Fatwa ini menekankan tiga prinsip teologis utama: manusia sebagai khalifah di bumi, kewajiban menghindari kerusakan (dar’ al-mafasid), dan upaya mewujudkan kemaslahatan (maslahah). Secara etis, fatwa memberikan panduan praktis bagi individu, komunitas, dan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon, mendorong energi terbarukan, serta memperkuat kesadaran lingkungan sebagai bagian dari kewajiban agama. Artikel ini menegaskan bahwa fatwa ini tidak hanya memperkaya etika lingkungan Islam, tetapi juga menempatkan hukum Islam sebagai kontributor aktif dalam wacana iklim global. Dengan demikian, fatwa ini menjadi kerangka normatif dan praktis yang mengintegrasikan teologi, etika, dan keberlanjutan lingkungan. Global warming is not only an environmental issue but also a moral and theological concern that demands responses from religious authorities. This article aims to examine the theological and ethical dimensions of global warming as reflected in the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023. The study employs a qualitative content analysis method by reviewing the official text of the fatwa, supported by relevant classical Islamic sources and contemporary scientific literature on climate change. The findings indicate that Fatwa No. 86/2023 frames global warming as a consequence of human negligence and excessive exploitation of natural resources, thereby constituting a form of fasad fi al-ardh (corruption on earth) prohibited in Islamic teachings. The fatwa emphasizes three main theological principles: human beings as khalifah (stewards of the earth), the obligation to avoid harm (dar’ al-mafasid), and the pursuit of public interest (maslahah). Ethically, the fatwa provides practical guidance for individuals, communities, and governments to reduce carbon emissions, promote renewable energy, and strengthen environmental awareness as part of a religious duty. The discussion highlights that this fatwa not only enriches Islamic environmental ethics but also positions Islamic jurisprudence as an active contributor to global climate discourse. Thus, the fatwa becomes a normative and practical framework that integrates theology, ethics, and environmental sustainability.
Pemanasan Global, Fatwa MUI No. 86/2023, Etika Islam, Teologi Lingkungan, Perubahan Iklim
Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan
Wakaf hijau (green waqf) berpotensi menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang strategis untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 menegaskan kewajiban mencegah kerusakan lingkungan dan mendorong partisipasi umat dalam pengendalian iklim. Artikel ini menelaah sinergi antara wakaf hijau dan fatwa tersebut melalui kajian normatif (Al-Qur’an, hadis, dan kitab klasik) serta bukti empiris kontemporer. Metode yang dipakai adalah kajian pustaka kritis dengan sintesis konseptual. Temuan menunjukkan bahwa (1) landasan teologis Islam—konsep khalīfah, mīzān, dan larangan isrāf—menguatkan legitimasi wakaf hijau; (2) fatwa MUI memberikan legitimasi normatif yang dapat mempercepat penerimaan masyarakat terhadap wakaf hijau sebagai instrumen iklim; dan (3) realisasi dampak memerlukan desain tata kelola syariah yang transparan, mekanisme pembiayaan wakaf produktif, serta integrasi program dakwah lingkungan. Artikel mengusulkan model operasional Green Waqf–Fatwa Nexus (penetapan tujuan maqāṣid, instrumen wakaf produktif, pembiayaan syariah, dan monitoring keberlanjutan). Implikasi kebijakan meliputi pembentukan panduan wakaf hijau nasional, modul khutbah hijau, dan pilot project wakaf untuk energi terbarukan serta restorasi ekosistem.
wakaf hijau, fatwa MUI, perubahan iklim, maqāṣid al-sharī‘ah, pembiayaan syariah.
Pajak Emisi sebagai Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim dalam Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023
Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak besar terhadap ekosistem, perekonomian, dan kesehatan manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi membutuhkan instrumen kebijakan yang efektif untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK). Pajak emisi menjadi salah satu instrumen potensial yang tidak hanya berfungsi mengurangi polusi, tetapi juga menyediakan sumber dana untuk program lingkungan. Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan adalah amanah kekhalifahan. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa aktivitas perusakan lingkungan tergolong haram, sehingga memberi legitimasi moral dan hukum bagi penerapan pajak emisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pajak emisi dengan prinsip syariah dan merumuskan strategi penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengintegrasikan sumber primer Islam (Al-Qur’an, hadis, kitab klasik) dan literatur kontemporer tentang pajak emisi, kebijakan fiskal lingkungan, serta mitigasi perubahan iklim. Hasil kajian menunjukkan pajak emisi efektif sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi emisi sekaligus mendanai program lingkungan. Studi kasus di Kota Bogor mengilustrasikan potensi penerimaan pajak yang signifikan dengan tarif rendah—Rp3.415 per kamar hotel per malam dan Rp239 per transaksi restoran—tanpa memberatkan konsumen. Implikasinya, pajak emisi di Indonesia sebaiknya diterapkan secara bertahap dengan transparansi pengelolaan dana dan integrasi kebijakan lingkungan yang ada. Kebijakan ini sejalan dengan maqasid al-shariah untuk menjaga jiwa, harta, dan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. Climate change is a global challenge with serious impacts on ecosystems, economies, and human health. As an archipelagic country highly vulnerable to hydrometeorological disasters, Indonesia requires effective policy instruments to reduce greenhouse gas (GHG) emissions. One promising instrument is the emission tax, which not only reduces pollution but also generates revenue for environmental programs. From an Islamic perspective, environmental protection is part of the human mandate as khalifah (stewards) on earth. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 declares that activities causing environmental destruction are haram, thereby providing strong moral and legal legitimacy for implementing emission taxes. This study aims to analyze the compatibility of emission taxes with Islamic principles and to formulate strategies for their application in Indonesia. The research applies a literature review method, integrating primary Islamic sources (Qur’an, hadith, classical texts) with contemporary literature on emission taxes, environmental fiscal policy, and climate change mitigation. Findings indicate that emission taxes are effective economic instruments for reducing emissions while financing environmental programs. A case study in Bogor City demonstrates significant potential revenue at low tariff levels—Rp3,415 per hotel room per night and Rp239 per restaurant transaction—without burdening consumers. The implication is that emission taxes in Indonesia should be implemented gradually, with transparent fund management and integration into existing environmental policies. Such measures align with maqasid al-shariah in protecting life, wealth, and the environment to ensure sustainability for future generations.
Pajak Emisi, Perubahan Iklim, Fatwa MUI No. 86/2023, Kebijakan Fiskal Lingkungan, Maqasid al-Shariah
Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Perubahan Perilaku Lingkungan dan Green Economy
The accelerating climate crisis is redefining the global development agenda and demands solutions that unite environmental sustainability with moral responsibility. Indonesia, home to some of the planet’s richest biodiversity, holds both a strategic role and a pressing obligation in the global transition toward a green economy. Confronted with slow progress in renewable energy adoption and persistent deforestation, the Indonesian Ulema Council (MUI) issued Fatwa No. 86 of 2023. This is considered one of the world’s first religious legal opinions to explicitly prohibit environmental destruction (haram) while mandating climate mitigation, adaptation, and a just energy transition. This study positions the fatwa as an ethical and normative game changer that bridges Islamic spiritual principles such as khalifah fil ardh, mizan, and maqashid shariah with the three core pillars of the green economy: resource conservation, clean energy innovation, and social justice. The findings reveal the fatwa’s potential to move from fatwa to action by activating collective moral norms, reshaping consumer behavior, fostering sustainable investment, and reinforcing public policy legitimacy. However, challenges remain, including terminological ambiguity and the absence of formal enforcement mechanisms. The paper recommends integrating the fatwa into regulatory frameworks such as the Indonesian Green Taxonomy, developing measurable implementation guidelines, and mobilizing cross-sectoral educational campaigns. With effective synergy, Fatwa No. 86 of 2023 can transcend its religious legal status to become a global model for integrating faith-based ethics into transformative climate and sustainability action. Krisis iklim global tidak lagi sekadar ancaman ekologis, tetapi telah menjadi ujian moral dan peradaban. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar, memikul tanggung jawab strategis sekaligus menghadapi tantangan serius dalam transisi menuju green economy. Di tengah stagnasi pencapaian target energi terbarukan dan terus berlangsungnya deforestasi, lahirlah Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Fatwa ini merupakan yang pertama di Indonesia dan kemungkinan di dunia yang secara tegas mengharamkan perusakan lingkungan serta mewajibkan mitigasi, adaptasi, dan transisi energi berkeadilan. Penelitian ini menempatkan fatwa tersebut sebagai game changer normatif-etis yang menghubungkan nilai spiritual Islam seperti khalifah fil ardh, mizan, dan maqashid syariah dengan tiga pilar green economy: konservasi sumber daya, inovasi energi bersih, dan keadilan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fatwa memiliki potensi untuk menggerakkan dari fatwa ke aksi, yakni mengaktifkan norma moral kolektif, mengubah perilaku konsumsi, mendorong investasi berkelanjutan, dan memperkuat legitimasi kebijakan publik. Namun, efektivitasnya menghadapi tantangan berupa ambiguitas terminologi dan ketiadaan sanksi formal. Rekomendasi mencakup integrasi fatwa dengan regulasi seperti Taksonomi Hijau OJK, penyusunan pedoman implementasi yang terukur, serta kampanye edukasi lintas sektor. Dengan sinergi yang tepat, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berpotensi menjadi katalis transformasi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan sekaligus model integrasi agama dan keberlanjutan di tingkat global.
Fatwa No. 86/2023, green economy, Islamic environmental ethics, climate justice, energy transition.
Perilaku Ekologis dalam Perspektif Islam: Efektivitas Fatwa MUI No. 86/2023 di Tingkat Komunitas
Climate change is one of the most significant challenges of this century, and MUI Fatwa No. 86/2023 serves as a Sharia-based guideline to direct public attitudes and behavior in preserving the environment. This study aims to analyze the effectiveness of the fatwa in shaping ecological behavior at the community level. A qualitative approach was employed using a case study design on three Muslim communities in Aceh, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Data were analyzed through thematic analysis to identify patterns of attitudes, actions, and community interpretations of the fatwa’s content. The findings reveal that the effectiveness of fatwa implementation is significantly influenced by Islamic-based ecological literacy, the role of religious leaders in dissemination, and the support of local policies. Communities with a strong understanding of the principles of khalifah fil-ardh and the prohibition of israf exhibit more pro-environment behaviors, such as integrated waste management, water conservation, and the use of renewable energy. However, challenges remain in the form of low practical awareness and limited supporting facilities. This study concludes that MUI Fatwa No. 86/2023 holds strategic potential as a catalyst for ecological behavior change, provided it is supported by continuous education and cross-sector collaboration. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar abad ini, dan Fatwa MUI No. 86/2023 hadir sebagai pedoman syariah untuk mengarahkan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fatwa tersebut dalam membentuk perilaku ekologis di tingkat komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada tiga komunitas Muslim di Sumatera Utara, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola sikap, tindakan, dan pemaknaan masyarakat terhadap isi fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi fatwa sangat dipengaruhi oleh faktor literasi ekologis berbasis nilai Islam, peran tokoh agama dalam sosialisasi, dan dukungan kebijakan lokal. Komunitas yang memiliki pemahaman kuat tentang prinsip khalifah fil-ardh dan larangan israf menunjukkan perilaku yang lebih pro-lingkungan, seperti pengelolaan sampah terpadu, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan. Namun, ditemukan pula hambatan berupa rendahnya kesadaran praktis dan keterbatasan fasilitas pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa Fatwa MUI No. 86/2023 memiliki potensi strategis untuk menjadi katalis perubahan perilaku ekologis, asalkan didukung oleh edukasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.
MUI fatwa, ecological behavior, Islam, community, climate change
Fatwa sebagai Pesan Pembangunan : Studi Ekoteologi Fatwa MUI No. 86/2023 (Fatwa as a Development Communication: An Ecotheological Study of MUI Fatwa No. 86/2023)
Penelitian ini menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global sebagai pesan pembangunan dalam perspektif ekoteologi Islam, dengan fokus pada potensi implementasinya di komunitas pesantren ekologi. Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen terhadap teks resmi fatwa, publikasi media, dan sumber daring terkait praktik pengelolaan lingkungan di Pesantren Ekologi Ath-Taariq Garut. Fatwa MUI diposisikan sebagai instrumen komunikasi pembangunan yang menggabungkan legitimasi otoritas keagamaan dengan pesan konservasi lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip khalīfah, mīzān, dan iṣlāḥ dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai ekoteologi yang terkandung dalam fatwa dapat diterjemahkan ke dalam strategi pendidikan lingkungan, praktik pertanian berkelanjutan, dan penguatan literasi iklim di tingkat komunitas pesantren. Namun, implementasi berbasis pesan agama ini menghadapi tantangan, antara lain rendahnya literasi iklim di kalangan masyarakat, keterbatasan koordinasi lintas sektor, dan minimnya mekanisme akuntabilitas korporasi penyumbang emisi. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat peran fatwa sebagai pesan pembangunan yang efektif dalam pengendalian perubahan iklim. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian komunikasi pembangunan berbasis nilai agama serta menawarkan model replikasi bagi komunitas pesantren lain di Indonesia. This study examines the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 on the Legal Ruling on Controlling Global Climate Change as a development message from the perspective of Islamic ecotheology, focusing on its potential implementation in ecological pesantren communities. Employing a qualitative, document-based approach, this research analyzes the official text of the fatwa, media publications, and online resources related to environmental management practices at Pesantren Ekologi Ath-Taariq, Garut. The fatwa is positioned as a development communication instrument that combines the legitimacy of religious authority with environmental conservation messages, in line with the Qur’anic and Prophetic principles of khalīfah (stewardship), mīzān (balance), and iṣlāḥ (restoration). Findings indicate that the ecotheological values embedded in the fatwa can be translated into environmental education strategies, sustainable agriculture practices, and strengthened climate literacy within pesantren communities. However, the implementation of faith-based environmental messaging faces challenges, including low climate literacy among the public, limited cross-sectoral coordination, and the absence of corporate accountability mechanisms for major emitters. The study recommends synergistic collaboration between religious institutions, government bodies, and civil society organizations to strengthen the role of the fatwa as an effective development message in climate change mitigation and adaptation. These findings contribute to the field of development communication rooted in religious values and offer a replicable model for other pesantren communities in Indonesia.
fatwa MUI, ekoteologi Islam, komunikasi pembangunan, perubahan iklim, pesantren ekologi.
Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia : Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah
Penelitian ini menganalisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons proaktif terhadap krisis iklim. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis konten terhadap teks fatwa, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek perlindungan (ḥifẓ) yang terkandung di dalamnya dan kontribusinya terhadap konstruksi eco-fiqh di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa ini secara fundamental selaras dengan tujuan pokok syariah klasik. Fatwa ini secara eksplisit melindungi ḥifẓ al-nafs dari ancaman bencana hidrometeorologi, ḥifẓ al-māl dari kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan, dan ḥifẓ al-nasl melalui jaminan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Secara signifikan, fatwa ini melegitimasi ḥifẓ al-bī'ah (perlindungan lingkungan) sebagai maqṣad keenam, menandai evolusi proaktif dalam hukum Islam kontemporer. Fatwa ini juga berkontribusi pada konstruksi eco-fiqh melalui pendekatan holistik, integrasi konsep ilmiah, dan metodologi multidisipliner. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa tersebut merupakan langkah strategis dan progresif dalam merespons krisis iklim dari perspektif syariah. This research analyzes MUI Fatwa No. 86 of 2023 on the Law of Global Climate Change Control within the framework of Maqāṣid al-Syarī'ah. This fatwa was issued as a proactive response to the climate crisis. Using a qualitative-descriptive method with content analysis of the fatwa text, this study aims to identify the aspects of protection (ḥifẓ) it contains and its contribution to the construction of eco-fiqh in Indonesia. The results show that this fatwa is fundamentally aligned with the core objectives of classical Islamic law. It explicitly protects ḥifẓ al-nafs (protection of life) from the threat of hydrometeorological disasters, ḥifẓ al-māl (protection of wealth) from economic losses due to environmental damage, and ḥifẓ al-nasl (protection of progeny) by ensuring sustainability for future generations. Significantly, the fatwa legitimizes ḥifẓ al-bī'ah (protection of the environment) as a sixth maqṣad, marking a proactive evolution in contemporary Islamic jurisprudence. This fatwa also contributes to the construction of eco-fiqh through a holistic approach, the integration of scientific concepts, and a multidisciplinary methodology. Thus, this study concludes that the fatwa represents a strategic and progressive step in responding to the climate crisis from a sharia perspective.
Maqāṣid , Syarī'ah, Eco-Fiqh, Fatwa, MUI
A Conceptual Framework of Integrating Ecotheology based on Fatwa MUI No 86/2023 into Climate Change Education for Alpha Gen Students
One of Fatwa MUI No. 86/2023 recommendation underscores the necessity of integrating climate change knowledge and practice into educational programs. However, the lack of a conceptual integration framework within formal and non-formal curricula has resulted in limited and fragmented implementation. The purpose of this research is to examines the integration of ecotheology based on Fatwa MUI No. 86/2023 into climate change education (CCE) specifically designed for Alpha Gen students. This study employs a descriptive method with a qualitative approach and literature review. The results show that ecotheology based on Fatwa MUI No. 86/2023 can be immersed into climate change education as a value basis to determine what action should be taken through fiqh al biah conception. The proposed outcome is a conceptual model termed religious-climate literacy. The indicator of religious-environmental literacy that has been modified in this research contains the dimension of ecological knowledge, cognitive skills, value-based attitudes, and ethical behaviors rooted in spiritual teachings. By situating environmental responsibility as both a scientific necessity and a spiritual imperative, this integration enhances the transformative potential of CCE. In conclusion, religious climate literacy is a critical step that can be used as a form of mitigation for the alpha generation towards a generation that has knowledge of climate resilience and environmental justice. Salah satu rekomendasi pada Fatwa MUI No. 86/2023 menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan dan praktik perubahan iklim ke dalam program pendidikan. Namun, ketiadaan kerangka kerja konseptual yang mengintegrasikan pengetahuan dan praktik tersebut dalam kurikulum formal dan non-formal telah menyebabkan adanya pemahaman yang terfragmentasi dan tidak maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji integrasi ekoteologi berdasarkan Fatwa MUI No. 86/2023 ke dalam pendidikan perubahan iklim (CCE) yang dirancang khusus untuk generasi alfa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekoteologi berdasarkan Fatwa MUI No. 86/2023 dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan perubahan iklim sebagai landasan nilai bagi siswa untuk menentukan tindakan yang harus diambil melalui konsepsi fiqh al biah. Penelitian ini mengusulkan model konseptual berupa religious-climate literacy. Indikator religious-climate literacy yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup dimensi pengetahuan ekologi, keterampilan kognitif, sikap berbasis nilai, dan perilaku etis yang berakar pada ajaran agama. Dengan menempatkan tanggung jawab lingkungan sebagai kebutuhan ilmiah dan kewajiban berlandaskan agama, integrasi ini meningkatkan potensi transformatif dari CCE. Religious-climate literacy menjadi langkah kritis yang dapat digunakan sebagai bentuk mitigasi generasi alfa menuju generasi yang memiliki pengetahuan ketahanan iklim dan keadilan lingkungan.
Fatwa MUI No. 86/2023, Religious-Climate literacy, Gen Alpha Students.
Filantropi Pendidikan sebagai Strategi Implementasi Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Membangun Perilaku Masyarakat Pro-Lingkungan
Penelitian ini menganalisis peran filantropi pendidikan dalam membentuk perilaku pro-lingkungan masyarakat muslim, khususnya dalam konteks implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perbedaan antara pandangan normatif-tradisional yang memandanprog kesadaran ekologis sebagai tanggung jawab moral individual, dan pandangan kritis yang menekankan dimensi struktural serta peran kolektif melalui dukungan filantropi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kontribusi filantropi pendidikan dalam internalisasi nilai religius, menganalisis keterkaitannya dengan praktik ekologis, serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan pendidikan Islam dan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori perilaku terencana (Ajzen) dan kerangka filantropi pendidikan, yang diterapkan untuk menganalisis dokumen, catatan observasi, serta praktik kegiatan berbasis filantropi di lembaga Islam. Hasil penelitian menemukan tiga bukti utama. Pertama, perilaku pro-lingkungan berbasis masjid yang konsisten dengan fatwa, seperti pengelolaan sampah kolektif dan bank sampah. Kedua, hubungan erat antara filantropi pendidikan dan internalisasi nilai religius yang memperkuat kesadaran ekologis, yang secara konseptual berlandaskan tafsir tematik (maudhu‘i) dan fikih sosial, sehingga program berbasis filantropi tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga mentransformasikan ajaran agama menjadi habitus ekologis melalui pendidikan dan keteladanan. Ketiga, strategi transformatif filantropi pendidikan yang menjembatani fatwa keagamaan dengan praktik ekologis nyata, seperti program beasiswa hijau dan gerakan sekolah ramah lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa filantropi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan material, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mentransformasikan nilai religius menjadi tindakan ekologis kolektif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif multidimensional yang mengintegrasikan agama, pendidikan, dan ekologi, sekaligus menawarkan kerangka praktis bagi perumusan kebijakan filantropi pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
filantropi pendidikan; Fatwa MUI No. 86/2023; kesadaran ekologis; masyarakat muslim; pembangunan berkelanjutan
Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Perilaku Ekologis Umat Islam
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa merusak lingkungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai Islam dan menyerukan partisipasi aktif umat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Artikel ini mengkaji bagaimana fatwa tersebut dapat memengaruhi sikap dan perilaku ekologis masyarakat Indonesia dengan menggabungkan tinjauan turāth (kitab klasik), fatwa MUI, dan literatur empiris kontemporer. Metode yang dipakai adalah kajian pustaka dan analisis konseptual, dengan penekanan pada jalur normatif—psikososial (menggunakan Theory of Planned Behavior)—dan operasionalisasi nilai maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai norma injunktif yang memperkuat sikap pro-lingkungan, meneguhkan norma subjektif melalui otoritas keagamaan, dan, bila didukung fasilitas serta pembiayaan syariah, dapat mendorong translasi niat menjadi tindakan. Studi ini memperkenalkan model Green-Fatwa-to-Action yang mengintegrasikan peneguhan norma, fasilitasi struktural, pembiayaan syariah, dan monitoring QBL (Quadruple Bottom Line). Implikasi kebijakan meliputi penguatan literasi iklim berbasis Islam, integrasi fatwa dalam strategi dakwah dan kebijakan lokal, serta pemanfaatan zakat–wakaf untuk infrastruktur hijau.
Fatwa MUI, perubahan iklim, perilaku ekologis, maqāṣid al-sharī‘ah, dakwah hijau.
Hak Allah dan Hak Hamba dalam Pemikiran Madzhab Hanafi sebagai Basis Rekonstruksi Supremasi Negara atas Sumber Daya Alam (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023)
Analisis ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah pemikiran Madzhab Hanafi, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan dilengkapi pendekatan konseptual untuk menghubungkan relasi hak Allah dan hak hamba dengan supremasi negara atas sumber daya alam. Madzhab Hanafi membedakan hak Allah sebagai kepentingan publik dan hak hamba sebagai kepentingan privat. SDA termasuk hak Allah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus untuk kemaslahatan bersama. Fatwa MUI No. 86/2023 memperkuat prinsip ini dengan menegaskan bahwa SDA adalah amanah Allah yang wajib dikelola secara adil, berkelanjutan, serta melarang eksploitasi berlebihan dan monopoli yang merugikan masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi legitimasi supremasi negara untuk menguasai SDA, tetapi bukan sebagai otoritas absolut, melainkan mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, supremasi negara dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi hak Allah dalam hukum positif Indonesia, sementara kegagalan negara dalam mengelola SDA berarti mengkhianati konstitusi sekaligus prinsip keadilan Islam. Pada akhirnya, pengelolaan SDA bukan hanya isu ekonomi, melainkan juga amanah moral dan religius, di mana negara wajib menempatkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.
Madzhab Hanafi, Hak Allah dan Hak Hamba, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, Pasal 33 UUD 1945, Supremasi Negara
Perubahan iklim global merupakan tantangan serius yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem bumi. Dalam Islam, menjaga lingkungan dipandang sebagai amanah Allah SWT yang erat kaitannya dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tulisan ini bertujuan menguraikan integrasi nilai-nilai ekoteologi Islam yang tercermin dalam Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 ke dalam pola hidup berkelanjutan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-filosofis serta sifat deskriptif-analitis. Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur’an, hadis, dan Fatwa MUI, sementara sumber sekundernya berupa kitab klasik, buku, dan artikel akademik. Analisis dilakukan melalui content analysis dengan menghubungkan literatur klasik, fatwa kontemporer, dan kajian modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86/2023 tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga menegaskan dimensi etis, spiritual, dan sosial dalam menjaga lingkungan. Implementasinya meliputi moderasi konsumsi, penguatan ekonomi hijau, partisipasi sosial dalam gerakan lingkungan, serta pemaknaan spiritual kepedulian ekologis sebagai ibadah. Integrasi ini menegaskan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-bī’ah, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi upaya mitigasi perubahan iklim secara holistik
Ekoteologi Islam, Fatwa MUI, Pola Hidup Berkelanjutan