Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam Pengendalian Perubahan Iklim: Studi Kasus Perlawanan Masyarakat Kelurahan Kedungpani Mijen terhadap PT. Hebel Semarang

Abstract

Artikel ini membahas implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 yang mengatur hukum pengendalian perubahan iklim global, dengan fokus pada kontribusi berbagai pihak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fatwa tersebut menggarisbawahi bahwa semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, memiliki peran penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk menganalisis perlawanan masyarakat di Kelurahan Kedungpani Mijen, Semarang, khususnya di wilayah RT 04, 05, dan 06 RW 05, terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT Hebel (Nama PT bukan nama sebenaranya, disamarkan dalam rangka pemenuhan salah satu etika dalam penulisan karya ilmiah). Kasus ini menunjukkan dampak negatif pencemaran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Upaya perlawanan masyarakat dalam menghadapi pencemaran ini mencerminkan implementasi dari prinsip-prinsip dalam Fatwa MUI No. 86, yang mendorong keterlibatan aktif Masyarakat, tokoh Agama, dan pemangku kebijakan dalam pengendalian lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim. Hasil riset menunjukkan pertama; adanya fakta terkait pelanggaran pencemaran lingkungan oleh PT Hebel, kedua; adanya langkah-langkah  masyarakat, dengan dukungan dari ulama dan tokoh lokal terhadap upaya untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat melalui berbagai aksi protes dan advokasi hukum. Artikel ini memberikan wawasan tentang relevansi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam praktik di tingkat masyarakat, serta pentingnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim global.