Urgensi Pelaksanaan Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 Dalam Menyikapi Perubahan Iklim (Penelitian pada Pantai Pulau Datok Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat)
Keywords:
fatwa MUI No 86 Tahun 2023, perubahan iklim, Pantai pulau Datok Kabupaten Kayong UtaraAbstract
Dilatarbelakangi kondisi meluasnya abrasi di pantai laut Pasir Masenik dan Pantai Pulau Datok kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, sehingga dampaknya berpengaruh terhadap peningkatan perubahan iklim, yang bertahap menjadi ekstrim dialami oleh seluruh mahluk hidup di lingkungan sekitar, dan jika terus dibiarkan akan berkontribusi semakin besar memunculkan berbagai macam kondisi buruk terhadap iklim diseluruh bagian Bumi. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menggali akar permasalahan dan mencari solusi dari dampak yang ditimbulkan. Metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diambil dari hasil observasi, berbagai sumber wawancara dari dinas lingkungan, tokoh masyarakat, warga sekitar, dan kajian literatur yang relevan. Pembahasan dan hasil yang diperoleh dari wawancara dan kajian literatur, terungkap bahwa kondisi semakin meluasnya abrasi di Pantai laut Pasir Masenik dan Pantai Pulau Datok disebabkan oleh semakin menurunnya kuantitas pohon-pohon mangrove yang menjadi penguat tanah dan penahan air laut. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, dinas yang terkait dengan masyarakat setempat, sehingganya kondisi abrasi pantai yang terus meluas tidak mendapat perhatian dan terabai sudah sangat lama, selain itu pohon-pohon mangrove yang diambil secara illegal dan legal untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya untuk kebutuhan pemukiman yang digunakan untuk fondasi-fondasi rumah, diambil tanpa perencanaan dan perhitungan untuk dilakukan penanaman kembali. Solusi yang ditawarkan adalah membuat aturan yang harus disepakati dan diterapkan bersama secara permanen dan berkelanjutan antara pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan warga masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan bahwa keberadaan adanya pulau bergantung dari tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat, dinas terkait dan seluruh masyarakat penghuni pulau itu sendiri.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.